MEMBELI “DEMOKRASI” , MENJUAL “NEGRI”

“Vox Populi Vox Dei” ( Suara  Rakyat  Suara Tuhan )  demikian ungkapan yang sering kita dengar  tatkala menyederhanakan substansi Demokrasi”.  Sementara Presiden Abraham Lincoln (1860-1865) mengatakan “Demokrasi adalah, “from the people, by the people, and for the people” (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) sebelas tahun kemudian setelah Lincoln meninggal dunia, Presiden AS Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876 mengatakan bahwa kondisi di Amerika Serikat pada tahun itu adalah “from company, by company, and for company” (dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan)

Demokrasi yang awalnya spirit kolektivisme politik akhirnya digantikan “individualisme”, ikatan ideologi diganti hasrat pragmatisme kekuasaan individu.
Jalannya politik atau roda demokrasi lalu digerakkan dan ditentukan oleh orang-orang kaya alias para kapitalis, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai kapitalisme politik. Dan dalam cengkeraman kapitalisme politik hanya orang-orang kaya (para oligarch) yang mampu bertahan dan bersaing dalam medan pertarungan politik. Akibat lanjutannya, demokrasi pun terdistorsi menjadi sistem ”oligarki politik” dan “oligarki ekonomi”, dua sisi mata uang yang sama, bertujuan menumpuk kekayaan untuk kekuasaan dan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Apa jadinya jika Politik atau Demokrasi dengan segala unsurnya di komersialkan ? Sehingga Kursi Kepala Desa , Bupati ,Gubernur sampai Presiden , demikian juga Kursi Anggota Dewan dan Jabatan Strategisnya semuanya di label Rupiah. Akankah ”oligarki politik” dan “oligarki ekonomi” akhirnya menjadi “Sistem”.

Karena kini Produk  yang dihasilkan “Eksekutif dan Legsilatif” dalam bentuk Undang Undang akhirnya juga dikonversikan dengan nilai tukar rupiah yang cukup signifikan.

Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan nasib rakyat / masyarakat dan bangsa kita dalam gerbong politik demokrasi yang oligarkis dengan spirit “Komersial” ?

Robert B Reich, Cendikia dan Ekonom Amerika Serikat dengan bukunya Supercapitalism (2008), mengemukakan bahwa demokrasi akan mandul karena gerusan superkapitalisme, dan demokrasi tidak lagi fokus pada misi pokoknya yakni mendorong kesejahteraan rakyat dengan mengurai dan “memfollowupi” problem di masyarakat. Mengapa? Karena kultur kebebasan dan kesetaraan yang dipromosikan yakni “demokrasi” yang diyakini dapat mendobrak ekonomi negara ,demi kepentingan masyarakat luas ternyata ujung ujungnya hanya menghasilkan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kapentingan besar segilintir orang yang sedang mengejar kepentingan dan keuntungannya sendiri dan kelompok koalisinya , tanpa lagi perduli kepentingan masyarakat luas apalagi  bangsa.

Kesejahteraan rakyat kian terkubur dalam makam-makam orientasi kapitalisme politik, golongan,  strata dan kasta tertentu dalam masyarakat yang terlanjur “turun temurun” menikmati manisnya kekuasaan “hasil pembodohan” masyarakat.

Lantas apakah wajah demokrasi seperti ini layak dipertahankan dan dikembangkan atau, apakah ke depannya, kita akan terus mengalami hal seperti ini?

Sesungguhnya persoalan utamanya adalah bukan salah “demokrasi” atau sistemnya. Sesungguhnya baik buruknya demokrasi tergantung pada bagaimana kita bersama sama menyikapi, mengelola dan mengembangkannya sesuai hakikat dan prinsip demokrasi itu sendiri.

Tetapi tidak dapat dipungkiri jika awalnya sudah terjadi “transaksional”  dari “one man one vote, one man one dollar” (Satu orang satu suara, satu orang satu dolar) , maka ini jadi pemantik dan “penyubur” penyimpangan berkelanjutan. Belum lagi prilaku kandidat yang dengan serta merta lebih mengedepankan “pembunuhan karakter” lebih pada sebab “kelompok , golongan dan trah” yang cenderung mengeksploitasi “keterbelakangan informasi” dan kondisi sosial masyarakat. Maka menjadi semakin komplit bahwa “leadhersip” atau “kepemimpinan” tak lagi terikat pada etik dan norma yang semestinya dijunjung tinggi dalam peradaban manusia.

Sehingga fokusnya menjadi Dewan atau Bupati juga Gubernur apalagi Presiden tak lagi fokus pada kisi kisi substansi kepribadian dan latar belakang , tetapi lebih pada tuntutan mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara ke rakyat dalam mencapai syarat yang telah ditentukan KPUD , maka jangan heran jika setelah tercapai tujuannya mereka pun   ibarat berdagang , selanjutnya akan  fokus mengembalikan modalnya seusai “membeli” suara.

Lantas darimana uang itu ? Tidak dapat dipungkiri Korupsi, Kolusi dan Gratifikasi menjadi aktifitas harian dalam Sistem Pemerintahan yang terlanjur terjebak di pola demokrasi yang esensi aplikasinya adalah “jual beli” suara.

Kondisi yang telah sedemikian ini , sampai kapan..? Akankah kita dapat keluar dari lingkaran “kelemahan” sikap kita , sehingga “kemerdekaan berbangsa dan bernegara” yang telah kita raih sebelumnya , harus tergadai kembali oleh “prilaku politik” anak anak negri.

 “Kemenangan tak dapat kita raih , jika kita hanya duduk , diam dan berpangku tangan , apalagi bercerai berai” (Surya Paloh) , Semoga dengan Puasa ini, kita semua mendapatkan Hidayah, dan diberikan kemenangan, yang diawali kemenangan atas sikap diri kita sendiri , sehingga tatkala “INDONESIA MEMANGGIL KEMBALI KE FITRI DEMI NEGRI” , maka Introspeksi diri selama RAMADHAN ini , untuk selanjutnya tersemat tekad berbuat yang lebih baik untuk Negri kita tercinta. Amin....

(H.Joko Cahyono,SE,SH,MH. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pasuruan)

Share on Google Plus

About partainasdempasuruan

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.