Kasak-kusuk pengenaan pajak untuk sembako (9 bahan pokok) oleh Kementerian Keuangan RI pada akhir-akhir ini, setidaknya menjadi isue nasional. Tak sedikit masyarakat dipelosok nusantara, merasa kaget dengan rencana tersebut. Bahkan dari sejumlah politisi,akademisi,ekonom mengkritik wacana kebijakan yang dilontarkan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan RI.
Salah satunya dari Joko Cahyono anggota DPRD
Kab.Pasuruan politisi asal Nasdem. Pada paparannya Kaji Joko sapaan akrabnya
menyampaikan," wacana PPN Sembako salah satu kebijakan yang anomali atau
keblinger di masa pandemi covid-19 kala ini,"tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, alasan untuk menambal
devisit atau menambah pemasukan negara dengan cara itu, sangat tidak manusiawi
dan elegan. Angka-angka hasil kalkulasi yang disampaikan oleh Sri Mulyani
(Menteri Keuangan) serta logika berpikirnya sulit diterjemahkan oleh masyarakat
dan minim kajian dampak sosialnya ditengah berkehidupan berbangsa, apalagi pada
masa pandemi covid-19 seperti ini.
Ambil contoh, saat ini hampir kebanyakan rakyat
mengalami kemunduran ekonomi atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan
sehari-hari. Kemudian beban rakyat ditambahi dengan hal yang tidak terlalu
prinsipil. Untuk itu sesuai hasil rapat pembahasan fraksi dan DPD Partai Nasdem
Kab.Pasuruan, kami menolak dengan tegas wacana atau pembahasan pengenaan pajak
untuk sembako.
Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, seharusnya
lebih jeli dan berpikir secara obyektif dengan mengedepankan ayat ke 5
Pancasila "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Selain itu
lakukan kajian secara mendalam dan detail dampak sosialnya bagi kebanyakan
masyarakat kecil dan menengah serta laju inflasi ekonomi. Apalagi hal ini
merupakan masalah hajat hidup orang banyak," beber Ketua DPD Nasdem
Kab.Pasuruan.
Masih menurut Joko "Sang Pendobrak"
Cahyono, ada beberapa item untuk menambal atau menambah pemasukan negara yang
perlu dioptimalkan. Salah satunya yaitu mengintensifikasi dan optimalisasi
Wajib Pajak (WP) para konglomerat serta bea masuk barang mewah. Dimana telah diketahui
khalayak umum, milyaran hingga trilyunan rupiah uang tunggakan pajak dari para
konglomerat yang tak jelas jluntrungnya itu,"pungkas pria yang juga
menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kab.Pasuruan ini.
Dari pantuan Pojok Kiri pada sosial media diantara
group FB, Instagram,Twiter, WA dan lain sebagainya. Hampir kebanyakan warga
masyarakat menolak wacana pengenaan pajak sembako yang di gagas Kementerian
Keuangan RI.(mang)
0 komentar:
Posting Komentar